Kepercayaan investor dan publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda menurun. Berdasarkan berita dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan oleh Tempo, sejumlah kebijakan belakangan dianggap mengikis keyakinan pasar dan publik terhadap arah ekonomi nasional. Kondisi ini menuntut langkah konkret untuk merajut kembali kepercayaan yang menjadi fondasi investasi dan kesejahteraan masyarakat.
Penurunan kepercayaan ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar fluktuasi temporer. Apabila investor asing dan lokal mulai ragu terhadap stabilitas dan prospek ekonomi, maka arus modal, belanja, dan investasi bisa tertahan. Hal ini secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Dari sisi masyarakat, ketika indeks keyakinan konsumen dan publik menurun, pola pengeluaran cenderung menahan diri dan akhirnya melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pertumbuhan.
Menurut saya, untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor diperlukan tiga pilar utama. Pertama, stabilitas makro ekonomi, ruang fiskal yang sehat, inflasi terkendali, nilai tukar dan suku bunga yang tidak terlalu fluktuatif. Kedua, transparansi kebijakan dan keputusan pemerintah serta regulasi harus mudah dipahami, konsisten, dan minim kejutan yang mengagetkan pasar. Ketiga, inklusivitas pertumbuhan agar membangun ekonomi yang manfaatnya dirasakan luas, bukan hanya oleh segelintir pelaku besar.
Salah satu tantangan terbesar adalah persepsi bahwa kebijakan ekonomi terkadang lebih berpihak pada kepentingan besar dan kurang memperhatikan pelaku ekonomi rakyat. Persepsi ini memperburuk kepercayaan karena masyarakat merasa ikutan dibelakang. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa kebijakan yang menjaring UMKM, koperasi, dan ekonomi rakyat sebagai bagian dari solusi, bukan objek kebijakan, akan meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan.
Langkah operasional yang bisa dijalankan dengan memperkuat komunikasi kebijakan publik, memberi penjelasan tentang arah dan konsekuensi kebijakan ekonomi secara terbuka. Selain itu membangun sistem monitoring yang melibatkan publik dan investor agar mereka tidak cuma menerima angka-angka, tetapi juga mampu menilai sendiri perkembangan. Pelibatan lembaga independen dan komunitas bisnis kecil dapat menambah lapisan kepercayaan.
Saya juga percaya bahwa upaya memperkuat aspek integritas dan tata kelola menjadi sangat penting. Ketika publik melihat bahwa kasus penyimpangan regulasi, kebijakan yang tiba-tiba berubah, atau regulasi yang membingungkan, maka rasa optimisme mudah terkikis. Dengan penguatan lembaga pengawas, penyederhanaan regulasi, dan sikap pemerintah yang terbuka akan risiko dan tantangan, kepercayaan dapat dipulihkan lebih cepat.
Pada akhirnya, merajut kembali kepercayaan bukanlah tugas yang singkat atau mudah. Namun ini adalah langkah fundamental jika Indonesia ingin terus menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas. Saya yakin bahwa dengan fokus pada stabilitas, transparansi, dan inklusivitas ekonomi, kita dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka semata, tetapi juga landasan kepercayaan bersama untuk masa depan yang lebih baik.