Perekonomian Indonesia resmi mencatat tingkat pertumbuhan yang terlihat menggembirakan. Namun di balik angka-angka makro ini tersisa satu pertanyaan krusial: mengapa banyak masyarakat merasakan hidup semakin sulit, padahal ekonomi secara statistik diklaim membaik? Artikel ini menelaah kontradiksi tersebut sekaligus memberikan sejumlah pandangan solusi agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menimbulkan tanda tanya di kalangan pengamat dan masyarakat umum. Sebagian menyebut bahwa meski ekonomi tumbuh, distribusi manfaatnya masih sangat timpang dan kualitas hidup banyak warga tidak membaik secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup menjadi tolok ukur kemajuan kesejahteraan.
Salah satu faktor yang menciptakan kesenjangan antara angka dan realitas adalah jenis pertumbuhan yang terjadi. Data menunjukkan bahwa sektor-sektor yang tumbuh signifikan seperti jasa, konstruksi besar, dan konsumsi menengah ke atas banyak memetik manfaat. Sebaliknya, sektor padat karya seperti industri pengolahan dan usaha kecil menengah masih menghadapi tantangan berat. Dalam kondisi ini, manfaat ekonomi tidak mengalir secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Daya beli masyarakat menjadi sinyal paling nyata. Meskipun PDB naik, upah riil stagnan atau tumbuh sangat lambat, dan banyak keluarga merasa belanja kebutuhan pokok semakin membebani anggaran rumah tangga. Hal tersebut memperkuat kesan bahwa pertumbuhan belum tercermin dalam kesejahteraan sehari-hari. Bagi saya, ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik adalah ketika setiap warga merasakan perubahan nyata: akses ke pekerjaan layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban sehari-hari.
Kondisi ini bukan semata akibat faktor eksternal seperti gejolak global atau pandemi, melainkan juga terkait dengan mekanisme internal pembangunan ekonomi nasional. Menurut saya, ketika kebijakan ekonomi lebih memihak pada investasi padat modal yang menguntungkan segelintir pelaku besar, maka akar rumput seperti UMKM dan pekerja sektor informal akan tertinggal. Hasilnya adalah angka pertumbuhan yang tampak baik di permukaan, namun tidak mampu mengubah kondisi kehidupan sebagian besar rakyat.
Agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menjawab kesejahteraan, saya mengusulkan beberapa langkah penting. Pertama, pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memperkuat orientasi pembangunan ke arah inklusivitas agar dapat memastikan pertumbuhan didukung oleh sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja besar dan berdampak langsung pada rumah tangga. Kedua, diperlukan kebijakan pengupahan dan perlindungan sosial yang lebih progresif agar pekerja mendapatkan manfaat dari pertumbuhan. Ketiga, transparansi distribusi manfaat ekonomi harus ditingkatkan: data yang lebih mudah diakses, indikator kesejahteraan yang jelas, dan evaluasi yang melibatkan masyarakat menjadi kunci. Keempat, sinergi antara sektor formal dan informal, serta antara ekonomi besar dengan ekonomi mikro, harus diperkuat agar tidak ada yang tertinggal.
Pertumbuhan ekonomi yang didambakan bukan sekadar tentang angka‐angka lima persen atau enam persen. Yang terpenting adalah ketika ibu rumah tangga merasa bila penghasilan suaminya naik, bukan karena harga barang naik tetapi karena produktivitasnya meningkat. Ketika lulusan baru mendapat pekerjaan yang menjanjikan, bukan karena sektor informal menyerap sisa tenaga kerja. Ketika seorang pedagang kecil bisa bersaing dan berkembang, bukan hanya menjadi juru dagang untuk produk yang diproduksi orang lain. Inilah makna pertumbuhan yang menjawab kesejahteraan.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi ujian: apakah mampu menjawab realitas kehidupan rakyat atau tetap menjadi angka statistik yang menawan tetapi jauh dari keseharian. Saya percaya bahwa dengan kebijakan yang lebih berbasis keadilan sosial dan pemerataan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya milik sejumlah orang, melainkan milik seluruh bangsa.